Mengapa Harus Tax Amnesty?


Kegaduhan skandal internasional bernama Panama Papers semakin menghidupkan inisiatif pemerintah untuk melegalkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Dari 214.000 nama pengusaha/perusahaan yang diperkirakan terekam dalam dokumen kontroversial itu, tercatat sekitar 2.961 nama dari Indonesia yang turut mendirikan perusahaan offshore di Panama. Pemerintah yang telanjur terjebak dengan target tinggi untuk penerimaan pajak 2016 gerah mengetahui banyaknya potensi pajak yang terabaikan sehingga semakin masif mendorong agar RUU Pengampunan Pajak lekas mendapat legitimasi dari DPR.

Walau pernah muncul terbenam, gosip tax amnesty masih tetap termasuk tema yang kerapkali mengundang perbincangan panjang. Beragam spekulasi selalu mencuat untuk menebak bagaimana hasil akhir yang di terima bila tax amnesty benar-benar diaplikasikan. Sampai catatan ini tertulis, kubu yang pro ataupun kontra selalu menjustifikasi alasannya hingga diskusi tentang tax amnesty selalu menghangat.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro yakini Panama Papers telah memberikan indikasi dengan kuat perlunya tax amnesty jadi langkah repatriasi gelembung kekayaan masyarakat Indonesia yang menyebar di mancanegara. Di pihak seberang, masih tetap berembus bebrapa nada penolakan walau perlahan-lahan mulai sayup-sayup. Pihak yang belum juga setuju biasanya berasumsi tendensi politik lebih terlihat dari pada kemurnian kebutuhan ekonomi.

Terlebih tarif untuk peroleh amnesti termasuk lebih ” murah ” bila dibanding nominal pajak yang dibayarkan dengan normal. Tax amnesty telah sempat dikerjakan di Indonesia pada medio 1980-an, namun realisasinya tidak berhasil menjangkau tujuan karna lemahnya mekanisme serta sosialisasi pengantarnya. Indonesia butuh belajar dari negara yang memiliki pengalaman mengelola mekanisme yang pas supaya pengelolaan pengampunan pajak tidak salah kaprah.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengingatkan supaya Indonesia belajar dari 40 negara yang telah mengaplikasikan, namun rata-rata tidak berhasil dalam melakukan tax amnesty. Bahkan juga International Monetary Fund (IMF) pada 2008 dengan terang-terangan berargumen, keberhasilan tax amnesty seperti anomali, karna satu keberhasilan juga akan dinilai tidak normal serta kegagalan suatu hal yang normal. Contoh paling dekat adalah kegagalan Filipina karna mekanisme kelanjutan saat pemberlakukan tax amnesty tidak dibarengi reformasi system perpajakan.

Walau sekian, Yustinus Prastowo mengharapkan pemerintah tidak menganulir tujuannya untuk mengaplikasikan tujuan repatriasi karna diantara 40 negara yang telah mengaplikasikan, terselip narasi negara yang berhasil menggerakkan, salah satunya Afrika Selatan (Afsel) serta India. Afsel pada 2003 terdaftar berhasil menyatukan dana repatriasi sebesar USD0, 36 miliar dari pengampunan pajak yang berlaku enam bln.. Dana hasil repatriasi di India pada 1981 bahkan juga dapat diraih dengan jumlah yang semakin besar, yaitu sejumlah USD1 miliar sepanjang tiga bln..

Baik Afsel ataupun India setuju untuk ” melepas ” pengemplang pajak dari sangsi administrasi yang lain sepanjang hak amnesti belum juga kedaluwarsa. Bila pemerintah tetap masih bersikukuh akan mengaplikasikan tax amnesty, mekanisme pengelolaan juga akan jadi masalah perlu. Pemerintah dapat mengikuti langkah bekas Pemimpin Afsel Nelson Mandela yang lakukan intelijen ekonomi serta rekonsiliasi politik sebelumnya aplikasi dan memberi garansi revenue tax reform.

Italia yang sama seperti dengan Indonesia dalam ukuran banyak bidang ekonomi informal tengah lakukan voluntary disclosure sebelumnya kembali membuat tax amnesty. Ke-3 negara ini dapat jadi patokan karna beragam persamaan dalam susunan politik serta ekonomi. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyebutkan, ada lima kunci kebijakan untuk menyukseskan maksud tax amnesty.

Pertama, tax amnesty mesti didesain jadi titik tolak dari system perpajakan yang baru lewat rekonsiliasi data atau tax reform. Ke-2, Direktorat Jenderal Pajak mesti mempunyai data akurat serta membuat administrasi perpajakan yang kuat serta efisien. Harus pajak yang memperoleh amnesti mesti diawasi dengan ketat. Bahkan juga mesti disiapkan penambahan audit serta pengenaan sangsi yang lebih berat untuk harus pajak yang meremehkan peluang untuk diamnesti.

Ke-3, kebijakan ini mesti berbentuk mengikat untuk semuanya pengaju pengampunan pajak dengan proses yang pasti. Ke-4, pengampunan pajak semestinya dikerjakan dengan mendadak dengan waktu yang begitu singkat, yaitu maksimum satu tahun. Serta ke-5, kebijakan ini mesti dibarengi dengan penindakan hukum yang tegas untuk menanggung dampaktivitas pengampunan yang juga akan diberi.

Pertanyaannya saat ini, seberapa banyak projectsi pendapatan negara dari hasil repatriasi lewat tax amnesty? Info yang bersumber dari hasil kajian BI, kantong penerimaan pajak diprediksikan juga akan jadi bertambah Rp45, 7 triliun dari repatriasi hasil tax amnesty. Mengenai potensi keseluruhan dana yang juga akan dipulangkan dari luar negeri diprediksikan dapat menjangkau Rp560 triliun. Dibalik hitunghitungan itu, juga ada banyak resiko yang punya potensi meneror perekonomian Indonesia seperti efek pada keadaan psikologis harus pajak serta keadaan likuiditas dalam negeri.

Begitu pemerintah butuh untuk mengkalkulasi seberapa besar rasio cost serta faedah supaya kebijakan ini makin komprehensif. Satu diantara hal perlu untuk di perhatikan adalah bagaimana mengelola bagian psikologis dari harus pajak yang sampai kini telah cukup taat pada ketentuan perpajakan. Jangan pernah tax amnesty terlihat ” menyakitkan ” untuk beberapa harus pajak itu. Umum juga mulai bertanya, juga akan dibawa kemanakah dana-dana hasil repatriasi itu?

BI mulai mewanti-wanti kalau kita masih tetap mempunyai terbatasnya pada instrumen keuangan untuk mengatasi capital inflow yang mengalir cukup deras seperti repatriasi dana tax amnesty. Terlebih aliran dana dari investor asing akhir-akhir ini juga makin bertambah bersamaan perbaikan keadaan ekonomi Indonesia. Bila tidak diantisipasi dengan baik, hal semacam ini punya potensi mengganggu kestabilan makro ekonomi serta pasar keuangan domestik.

Sambil menanti supaya institusi perbankan jadi lebih sehat, sebagian alternatif kebijakan juga telah banyak di uraikan, umpamanya dengan mengalirkan dana-dana itu untuk perbaikan credit modal bidang riil dan pengembangan iklim investasi serta infrastruktur. Pengelola reksa dana juga mulai tawarkan product serta bersedia menolong pemerintah mengelola dana repatriasi. Sumber: http://www.siamplop.net